Apakah Benar Jokowi Melindungi Teman Lamanya (Ahok) ?

Fadli Zon sebut ada rumor Jokowi lindungi Ahok di kasus Sumber Waras

Beredar rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlindungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden memberikan penjelasan soal rumor ini.
"Saya kira harus ada klarifikasi dari presiden. Kasus ini begini karena ada rumor kalau Presiden melindungi Ahok. Makanya Presiden harus berikan klarifikasi," kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).
Dia tak segan mengatakan bahwa rumor perlindungan Presiden telah menyebar di kalangan anggota dewan hingga masyarakat. "Rumor ini sudah beredar di kalangan politisi," jelas politisi Gerindra ini.
Menurutnya, rumor ini semakin kuat karena KPK saat ini belum memiliki cukup bukti untuk menentukan siapa dalang dibalik dugaan korupsi lahan RS Sumber Waras.
"Saya enggak tahu, ini harus diklarifikasi, kasus ini tertahan (di KPK) katanya presiden melindungi Ahok. Ini kasus, rumor ini harus dibantah kalau ini enggak benar. Risikonya orang akan bertanya-tanya kasus yang sudah gamblang (ada indikasi kerugian negara), tapi enggak bisa dieksekusi," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi Istana Negara usai Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 berlangsung. Dia mengaku hanya menemui Presiden Joko Widodo.
Saat bertemu Jokowi, Ahok mengaku mendapat pertanyaan seputar kasus Sumber Waras. Presiden juga menanyakan soal pemanggilan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mendengar laporan yang disampaikan Ahok, Presiden hanya tertawa. "Ya beliau ketawa saja ini namanya ujian sebelum naik lagi katanya," kata Ahok sembari tertawa lebar.
Dalam hasil auditnya BPK menaksir pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan daerah daerah Rp 191 miliar dari adanya selisih angka dalam pembelian lahan yang dilakukan PT Ciputra Karya Unggul sebesar Rp 564.355 miliar. Sedangkan angka pembelian lahan milik RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755 miliar.
Transaksi ini disebut BPK tak sesuai dengan prosedur. Dan menilai pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.