Cari amannya saat di kritik Mentri Kelautan Susi soal reklamasi , Ahok bawa-bawa nama Presiden

Dikritik Menteri Susi soal reklamasi, Ahok 'jual' nama Jokowi

   Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belakangan dikritik habis-habisan soal izin reklamasi Teluk Jakarta, menyusul ditemukannya dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah untuk proyek tersebut.
Bukan hanya masyarakat awam, Ahok mendapat pertentangan dari DPRD DKI Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Komisi IV DPR.
Mendapati kritik tersebut, Ahok seakan menggunakan senjata pamungkas. Dia mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta itu.
"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi enggak ada yang salah. Seluruh dunia ada reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.
Meskipun memberikan lampu hijau dari Jokowi, menurut Ahok, kepala pemerintahan memberikan syarat. Pertama, reklamasi itu jangan sampai merusak lingkungan. Kedua, pengembang harus memberikan kontribusi tambahan yang sepadan bagi Pemprov DKI.
"Terus porsi biaya tambahan harus ada," tegas Ahok.
Keinginan lain Jokowi, lanjut Ahok, adalah pengembang harus memberikan hunian bagi para pekerja yang ada di pulau itu.
Selain itu, pengembang juga diwajibkan memberikan 45 persen lahan untuk kepentingan fasilitas umum dan sosial. Dan harus membayar sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah.
"Presiden sederhana saja, jangan kejadian bikin pulau nanti orang yang kerja di situ datang dari Tangerang, Bekasi, Depok enggak ada rumah. Di sini ada fasum 45 persen, ada tanah komersil 5 persen, masa harus pake APBD bangun fasum fasos di pulau, ya keenakan dong pengembang," tegasnya.
Oleh sebab itu, Ahok juga menilai Pemprov DKI tak akan rugi bila reklamasi itu berjalan. Justru, akan menjadi keuntungan besar sebab tiap tanah, air atau udara yang dijual Pemprov DKI, dapat menjadi sumber pendapatan.
"Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI, fasum fasos 45 persen punya dki, 5 persen gross pulau punya DKI, terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung," tutup Ahok.
Pernyataan Ahok soal Jokowi ini belum terkonfirmasi, mengingat kepala pemerintahan belum mengeluarkan pernyataan langsung soal reklamasi Teluk Jakarta.
Namun, untuk persoalan Jakarta yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, Ahok memang sering meminta bantuan Presiden Jokowi. Misalnya, saat Jokowi menyelesaikan konflik Ahok dengan PT Godang Tua Jaya, pengelola pembuangan sampah di Bantargebang, Bekasi.