Cara Mengurus Akte Kelahiran Anak ,Khusus Wilayah Trawas

Hari gini belum punya akta kelahiran? Padahal akta tersebut sangat penting dan sering digunakan untuk mengurus berbagai macam hal.

Nah bagi orang tua yang anaknya belum punya akta kelahiran, saat ini digratiskan untuk warga mulai dari umur 0-18 tahun. Dulu saya lupa habis berapa saat mengurus aktanya Asma. Kalau gak salah sih sekitar 50 ribuan, itu karena mengurus sendiri. Sekarang benar-benar gratis, kalau lewat calo sih masih 500 ribuan.

Kemarin lusa, saya mengurus akta kelahiran si kembar yang yatim. Ibunya gaptek banget dan tidak tahu apa-apa, maunya sih diuruskan orang. Oh no! Saya bilang akan bantu mengurus, daripada uangnya buat orang, mending buat biaya sekolah si kembar. Apalagi ibunya hanya bekerja sebagai pembuat genteng, pasti uang untuk mengurus biaya akta kelahiran tersebut sangat banyak.

Sebelum berangkat ke kantor catatan sipil, saya lebih dulu ke ATM. Antisipasi kalau sewaktu-waktu saudara tersebut tidak membawa uang atau kurang. Apalagi salah satu anaknya diajak, belum jajannya dia juga.

Setelah memarkir sepeda motor, kami langsung ke tempat fotokopi. Di sana membeli map yang sudah berisi form untuk diisi. Untuk akta kelahiran dengan map kuning, seharga 2.000. Saya sarankan membawa bulpoin juga untuk mengisi formulir.

Mungkin karena terlalu lama mengisi formulir, kami kehabisan nomor antrian. Harusnya setelah datang langsung mengambil nomor antrian, dilanjut ke tempat fotokopi, lalu mengisi formulir sambil menunggu antrian. Akhirnya kami kembali keesokan harinya. Bisa dijadikan pelajaran. Agar tidak bolak-balik, saya meminta lembaran syarat untuk mengurus akta kelahiran.

Apa saja syarat pengurusan akta kelahiran?

1. Fotokopi KTP orang tua (keduanya, jangan salah satu)

2. Surat kelahiran dari desa (asli)

3. Surat kelahiran dari bidan/ dokter/ rumah sakit (asli)

4. Fotokopi surat nikah/ akta perkawinan orang tua (dilegalisir).

5. Fotokopi kartu keluarga.

6. Menghadirkan 2 orang saksi ( fotokopi KTP 2 orang, tanpa orangnya, ya?)

7. Untuk WNA melampirkan fotokopi dokumen imigrasi, paspor, dan STMD (Surat Tanda Melapor Diri) dari kepolisian.

Catatan :

# Nama anak harus sudah punya NIK atau sudah masuk dalam daftar anggota kartu keluarga terbaru. Jadi, harus mengurus KK dulu.

# Semua berkas disusun sesuai nomor urut.

Keesokan harinya, kami berangkat jam 8 pagi. Langsung mengambil nomor antrian untuk akta kelahiran, kebetulan dapat nomor 9. Tak perlu ke tempat fotokopi maupun mengisi form karena sudah saya lakukan sehari sebelumnya.

Perlu lebih fokus untuk mendengar agar tidak salah masuk loket karena banyak sekali yang mengurus surat dan loket yang ada di sana. Saya sempat gagal fokus karena sama-sama nomor 9 untuk pembuatan KTP. Soalnya catatan sipil kali ini beda dengan dulu saat saya mengurus milik Asma, lebih tertata. 

Agak lama, akhirnya nomor antrian kami dipanggil. Saya langsung menuju ke meja akta kelahiran pertama sesuai nomor urut yang tertera di layar LCD. Petugas mengajukan beberapa pertanyaan sebelum akhirnya meminta kami menunggu. Tak sampai 10 menit, kami sudah dipanggil lagi dan diberi surat untuk pengambilan akta kelahiran pada tanggal 29 Januari nanti.

Saya tertegun karena ternyata tidak membayar apa pun, mengurus akta kelahiran ini gratis. Wuah, rezekinya si kembar dan debay nanti.

Akhirnya kami pulang karena sudah waktunya saya kerja, eh ngeblog. Xixixi, sudah berhari-hari belum sempat blog walking ke blog teman. Melihat jam, masih jam 9, artinya kami hanya menghabiskan satu jam untuk mengurus akta kelahiran. Lumayan cepat juga.

Nah, siapa yang belum punya akta kelahiran? Mumpung gratis lho. Infonya sih selamanya gratis (selama belum ada pemberitahuan baru) heheh. Informasi terakhir, untuk pembuatan akta kematian dan KTP juga gratis.

Oh iya, untuk lokasi pengurusan wilayah Kabupaten Malang, tempatnya di Kepanjen. Jl. Panji. Kalau ada google map, bisa dicari kantor DPR, sebelum kantor Bupati. Lokasinya di belakang kantor DPR.

Note : Saya bukan petugas catatan sipil, ya? Hanya berbagi pengalaman :). Biasanya beda tempat, beda kebijakan juga. :) Untuk informasi lebih lengkap, bisa langsung hubungi catatan sipil setempat.